Kemandirian Fiskal atau Pemaksaan? H. Ongge: UU HKPD Bisa Jadi ‘Siksaan’ bagi Daerah 3T
Mamberamo Raya, Malanesianews, – Kebijakan Pemerintah Pusat yang mendorong kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kini menuai kritik tajam. Kebijakan ini dinilai tidak relevan jika diterapkan secara seragam, terutama bagi daerah dengan kategori Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Perwakilan ASN Indonesia dari wilayah 3T khususnya Wilayah Mamberamo Raya, H. Ongge saat diwawancara … Read more