JAYAPURA, KOMPAS.com — Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya, Papua, menjajaki kerja sama dengan PT Palma Pertiwi Makmur (PPM) untuk mengembangkan potensi pertanian dan perikanan daerah dalam mendukung program kedaulatan pangan dan energi nasional. Penjajakan tersebut masih berada pada tahap awal. Pemerintah daerah bersama perusahaan akan memetakan kawasan potensial dan mengidentifikasi komoditas unggulan yang dapat dikembangkan dengan melibatkan masyarakat hingga tingkat kampung.
Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Franky G. Liliyata mengatakan, penentuan kawasan dan pemetaan potensi menjadi langkah awal sebelum rencana kerja sama dilanjutkan ke tahap berikutnya. Baca juga: Swiss Lirik Investasi Pengolahan Sampah di Bali, Koster Buka Peluang Kerja Sama “Skema awal ini kami sedang jajaki, mulai dari penentuan kawasan yang sudah ada, kemudian kami lihat potensi-potensi apa saja yang bisa dikembangkan di Mamberamo Raya,” kata Franky pada Kamis malam.
Menurut Franky, rencana kerja sama tersebut perlu dibahas lebih lanjut dengan melibatkan masyarakat, terutama warga di kampung-kampung yang berpotensi menjadi lokasi pengembangan program. Hasil pembahasan dengan perusahaan akan ditindaklanjuti melalui komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan rencana pengembangan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal.
Franky menyebut sektor pertanian dan perikanan memiliki prospek untuk menggerakkan perekonomian masyarakat sekaligus mengoptimalkan potensi pangan lokal di Mamberamo Raya. Meski sejumlah perwakilan masyarakat yang hadir dalam pertemuan memberikan tanggapan positif, Franky mengakui bahwa mereka belum sepenuhnya mewakili seluruh masyarakat Mamberamo Raya. Karena itu, keterlibatan masyarakat secara lebih luas diperlukan sebelum kerja sama memasuki tahap berikutnya.
Selain pemetaan potensi, keterbatasan kemampuan fiskal daerah juga menjadi pertimbangan Pemkab Mamberamo Raya dalam membuka peluang investasi dan kemitraan pembangunan. Franky menjelaskan, kapasitas fiskal daerah berada di kisaran Rp 700 miliar, dengan sekitar Rp 100 miliar dialokasikan untuk program dan kegiatan.
Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah mencari peluang kemitraan agar pengembangan potensi daerah dapat berjalan lebih optimal. Baca juga: Kumpulkan Kadispora Se-Indonesia, Erick Thohir Dorong Transformasi Pemuda dan Olahraga Sementara itu, Presiden Direktur PT Palma Pertiwi Makmur Mardianto mengatakan, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan sebelumnya sekaligus bagian dari persiapan awal pelaksanaan program kedaulatan pangan dan energi di Mamberamo Raya. “Ini merupakan langkah untuk pra dalam pelaksanaan program kedaulatan pangan dan energi pada Kabupaten Mamberamo Raya,” ujar Mardianto. Ia menjelaskan, pengembangan kawasan pangan berpotensi membutuhkan dukungan infrastruktur yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah. Ketersediaan infrastruktur dinilai penting untuk menunjang proses produksi dan pengelolaan kawasan. Mardianto menegaskan, masyarakat harus menjadi bagian utama dalam program tersebut, bukan sekadar penerima manfaat. Dalam skema yang direncanakan, PT PPM akan berperan sebagai mitra sekaligus penyerap hasil produksi masyarakat atau offtaker.
“Perusahaan itu sebagai mitra. Fungsi kita sebagai offtaker dalam program kedaulatan pangan dan energi ini,” katanya. Skema tersebut diharapkan dapat membuka akses pasar bagi produk pertanian dan perikanan masyarakat. Namun, mekanisme penyerapan hasil produksi, pola kemitraan, serta ketentuan pelaksanaannya masih memerlukan pembahasan lebih lanjut.
Terkait pendanaan, Mardianto menyampaikan rencana penggunaan skema kerja sama dengan Bank Dunia (World Bank) dan lembaga keuangan internasional lainnya melalui program pinjaman lunak (soft loan). Baca juga: Kumpulkan Kadispora Se-Indonesia, Erick Thohir Dorong Transformasi Pemuda dan Olahraga “Kami menggunakan kerja sama dengan World Bank dan lembaga keuangan internasional lain dengan program soft loan untuk program tersebut. Sehingga jalannya tidak membebani pada APBN ataupun APBD,” ungkapnya.
Meski demikian, penjajakan kerja sama tersebut masih memerlukan sejumlah tahapan lanjutan, mulai dari penetapan lokasi, pemetaan potensi dan komoditas unggulan, perencanaan infrastruktur, hingga kejelasan skema pendanaan dan pola kemitraan. Keterlibatan masyarakat juga perlu dipastikan, termasuk melalui transparansi mengenai mekanisme pelaksanaan program dan manfaat ekonomi yang akan diterima warga di tingkat kampung.
Dengan perencanaan yang matang dan partisipasi masyarakat yang memadai, kerja sama ini diharapkan dapat membuka peluang pengembangan sektor pertanian dan perikanan sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Mamberamo Raya.