Hal itu disampaikan Bupati Mamberamo Raya Robby W. Rumansara, SP., MH., dalam pertemuan bersama Gubernur Papua Matius D. Fakhiri dan para kepala daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua di Kantor Gubernur Papua, Dok II, Kota Jayapura, Selasa (6/10/2026).
Pertemuan tersebut membahas sekaligus menetapkan pembagian Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Tahun Anggaran 2027. Dalam kesepakatan tersebut, 65 persen DTI dialokasikan untuk Pemerintah Provinsi Papua, sedangkan 35 persen diberikan kepada pemerintah kabupaten dan kota.
Kesepakatan pembagian DTI tersebut ditandatangani bersama para kepala daerah yang hadir dalam pertemuan.
Robby menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Papua atas perhatian terhadap Mamberamo Raya, khususnya dengan adanya tambahan dukungan anggaran Otsus untuk tahun 2027.
Menurutnya, tambahan dana sebesar 2,6 Milyar tersebut harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan pembangunan yang paling mendasar di Mamberamo Raya. Salah satunya adalah konektivitas.
“Yang menjadi prioritas adalah konektivitas, baik jalan provinsi yang harus diselesaikan. Mamberamo ini kita sulit, untuk menyelenggarakan pemerintahan ini masih sulit, sehingga saya minta bantuan provinsi,” ujar Robby.
Ia mengatakan, keterbatasan akses masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun aktivitas masyarakat di Mamberamo Raya. Karena itu, pembangunan konektivitas antardaerah dinilai penting untuk membuka akses yang lebih luas.
Robby menyebut konektivitas Mamberamo Raya dengan Waropen dan Kepulauan Yapen sebagai salah satu bagian yang sedang didorong.
“Salah satu yang saat ini sedang kami buat adalah konektivitas Mamberamo, Waropen dan Yapen,” ungkapnya.
Ia juga berharap Pemerintah Provinsi Papua dapat membantu memperkuat konektivitas transportasi perairan yang menghubungkan Jayapura, Biak dan Yapen.
Baca juga: Gubernur MDF Tegaskan DTI Bukan untuk Kepala Daerah, Tapi Harus Dirasakan Rakyat
Menurut Robby, keterhubungan melalui jalur laut akan memberikan alternatif transportasi bagi masyarakat sekaligus memperkuat hubungan antardaerah.
Namun, Robby menilai konektivitas darat juga tidak kalah penting. Ia mengusulkan agar jalur Jayapura, Sarmi, Mamberamo Raya hingga Waropen menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Papua.
“Kalau laut sewaktu-waktu terjadi gelombang, bisa diupayakan lewat jalan darat,” jelasnya.
Ia menilai keberadaan jalur darat dapat menjadi alternatif ketika kondisi laut tidak memungkinkan dilalui. Karena itu, pembangunan jalan provinsi yang menghubungkan antarkabupaten menjadi salah satu kebutuhan yang perlu mendapat perhatian.
Robby menambahkan, berbagai kebutuhan dan usulan pembangunan tersebut akan disampaikan secara resmi melalui Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Mamberamo Raya dalam bentuk tertulis kepada Pemerintah Provinsi Papua.
Sementara itu, Gubernur Papua Matius D. Fakhiri meminta seluruh kepala daerah mengelola anggaran yang tersedia pada 2026 dengan baik. MDF mengingatkan kondisi anggaran tahun berjalan masih terbatas sehingga pemerintah daerah perlu menggunakannya secara tepat.
Gubernur juga menyampaikan bahwa terdapat peningkatan alokasi pada 2027, sehingga pemerintah daerah diminta mempersiapkan program pembangunan sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran memperkuat daerah masing-masing untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Jayapura Dr. Ir. H. Rustan Saru, MM., Bupati Jayapura Dr. Yunus Wonda, SH., MH., Bupati Sarmi Dominggus Catue, S.KM., M.Kes., Bupati Mamberamo Raya Robby W. Rumansara, SP., MH., Bupati Waropen Drs. Franciscus X. Mote, M.Si., Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoy, SE., M.Si., Bupati Biak Numfor Markus M. Mansnembra, SH., MM., serta Wakil Bupati Keerom Drs. Daud, M.Si.
Laporan: Roy Hamadi