{"id":2056,"date":"2026-03-23T06:47:47","date_gmt":"2026-03-23T06:47:47","guid":{"rendered":"https:\/\/mamberamorayakab.go.id\/?p=2056"},"modified":"2026-03-23T06:47:47","modified_gmt":"2026-03-23T06:47:47","slug":"apbd-defisit-tpp-dipangkas-bupati-mamberamo-raya-buka-suara-soal-aksi-palang-kantor-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/mamberamorayakab.go.id\/dev\/2026\/03\/23\/apbd-defisit-tpp-dipangkas-bupati-mamberamo-raya-buka-suara-soal-aksi-palang-kantor-2\/","title":{"rendered":"APBD Defisit, TPP Dipangkas: Bupati Mamberamo Raya Buka Suara Soal Aksi Palang Kantor"},"content":{"rendered":"\n\n\n

Kasonaweja,\u00a0jurnalmamberamo.com\u00a0\u2014<\/strong>\u00a0Bupati Mamberamo Raya,\u00a0Roby Wilson Rumansara, SP.,MH., akhirnya angkat bicara terkait aksi pemalangan Kantor Bupati di Burmeso yang dilakukan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN<\/strong>), Minggu (16\/3). Aksi tersebut dipicu kebijakan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP<\/strong>) yang menuai protes.<\/p>\n\n\n\n

Dalam keterangannya, Bupati\u00a0Roby\u00a0menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan tanpa alasan, melainkan akibat kondisi keuangan daerah yang sedang tertekan.<\/p>\n\n\n\n

\u201cSemua ini karena anggaran kita sedang diefisiensi,\u201d tegasnya.<\/p>\n\n\n\n

Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya sempat melakukan simulasi perhitungan APBD 2026 untuk menaikkan TPP ASN. Namun hasilnya menunjukkan kondisi defisit, bahkan jika menggunakan skema anggaran lama.<\/p>\n\n\n\n

Menurut\u00a0Roby, beban belanja daerah meningkat seiring bertambahnya jumlah ASN, termasuk dari pengangkatan tenaga K2 dan PPPK. Kondisi ini membuat pemerintah terpaksa menyesuaikan besaran TPP.<\/p>\n\n\n\n

\u201cJumlah pegawai bertambah, sementara kemampuan keuangan daerah terbatas. Kalau dipaksakan, justru akan melanggar batas belanja aparatur,\u201d ujarnya.<\/p>\n\n\n\n

Bupati\u00a0Rumansara\u00a0menegaskan bahwa APBD tidak hanya dialokasikan untuk gaji dan tunjangan ASN, tetapi juga untuk mendukung operasional pemerintahan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD<\/strong>) serta pembiayaan pembangunan bagi masyarakat.<\/p>\n\n\n\n

\u201cAnggaran harus dibagi untuk pelayanan publik dan pembangunan. Jadi bukan hanya untuk ASN,\u201d katanya.<\/p>\n\n\n\n

Ia menambahkan, tekanan fiskal akan semakin berat dengan adanya tambahan sekitar 750 ASN baru formasi 2024 yang juga harus dibiayai oleh APBD.<\/p>\n\n\n\n

Jika kebijakan dipaksakan tanpa penyesuaian, kata dia, pemerintah daerah berpotensi terkena sanksi karena melampaui ambang batas belanja pegawai yang diatur dalam ketentuan keuangan daerah.<\/p>\n\n\n\n

Meski demikian, Bupati\u00a0Roby\u00a0mengaku memahami keresahan ASN yang terdampak pemotongan TPP. Namun, untuk saat ini pemerintah belum memiliki ruang fiskal untuk mengambil kebijakan berbeda.<\/p>\n\n\n\n

\u201cSaya paham keresahan teman-teman ASN. Tapi kondisi keuangan kita belum memungkinkan. Kita tunggu sampai APBD kembali normal dan tidak lagi diefisiensi,\u201d ucapnya.<\/p>\n\n\n\n

Ia berharap seluruh pihak dapat memahami situasi tersebut dan tetap menjaga stabilitas pelayanan pemerintahan di tengah keterbatasan anggaran.<\/p>\n\n\n\n

Sebelumnya, aksi pemalangan Kantor Bupati dilakukan sebagai bentuk protes ASN terhadap kebijakan pemotongan TPP, sekaligus menyoroti penambahan ratusan ASN baru serta janji-janji saat masa kampanye yang dinilai belum terealisasi.<\/p>\n\n\n\n

Laporan: Roy Hamadi<\/strong><\/p>\n\n\n\n

 <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Kasonaweja,\u00a0jurnalmamberamo.com\u00a0\u2014\u00a0Bupati Mamberamo Raya,\u00a0Roby Wilson Rumansara, SP.,MH., akhirnya angkat bicara terkait aksi pemalangan Kantor Bupati di Burmeso yang dilakukan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN), Minggu (16\/3). Aksi tersebut dipicu kebijakan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang menuai protes. Dalam keterangannya, Bupati\u00a0Roby\u00a0menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan tanpa alasan, melainkan akibat kondisi keuangan daerah yang sedang tertekan. \u201cSemua … Read more<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1934,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-2056","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/mamberamorayakab.go.id\/dev\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2056","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/mamberamorayakab.go.id\/dev\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/mamberamorayakab.go.id\/dev\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/mamberamorayakab.go.id\/dev\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/mamberamorayakab.go.id\/dev\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2056"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/mamberamorayakab.go.id\/dev\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2056\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/mamberamorayakab.go.id\/dev\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2056"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/mamberamorayakab.go.id\/dev\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2056"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/mamberamorayakab.go.id\/dev\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2056"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}