Kasonaweja, jurnalmamberamo.com — Bupati Mamberamo Raya, Roby Wilson Rumansara, SP.,MH., akhirnya angkat bicara terkait aksi pemalangan Kantor Bupati di Burmeso yang dilakukan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN), Minggu (16/3). Aksi tersebut dipicu kebijakan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang menuai protes.
Dalam keterangannya, Bupati Roby menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan tanpa alasan, melainkan akibat kondisi keuangan daerah yang sedang tertekan.
“Semua ini karena anggaran kita sedang diefisiensi,” tegasnya.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya sempat melakukan simulasi perhitungan APBD 2026 untuk menaikkan TPP ASN. Namun hasilnya menunjukkan kondisi defisit, bahkan jika menggunakan skema anggaran lama.
Menurut Roby, beban belanja daerah meningkat seiring bertambahnya jumlah ASN, termasuk dari pengangkatan tenaga K2 dan PPPK. Kondisi ini membuat pemerintah terpaksa menyesuaikan besaran TPP.
“Jumlah pegawai bertambah, sementara kemampuan keuangan daerah terbatas. Kalau dipaksakan, justru akan melanggar batas belanja aparatur,” ujarnya.
Bupati Rumansara menegaskan bahwa APBD tidak hanya dialokasikan untuk gaji dan tunjangan ASN, tetapi juga untuk mendukung operasional pemerintahan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembiayaan pembangunan bagi masyarakat.
“Anggaran harus dibagi untuk pelayanan publik dan pembangunan. Jadi bukan hanya untuk ASN,” katanya.
Ia menambahkan, tekanan fiskal akan semakin berat dengan adanya tambahan sekitar 750 ASN baru formasi 2024 yang juga harus dibiayai oleh APBD.
Jika kebijakan dipaksakan tanpa penyesuaian, kata dia, pemerintah daerah berpotensi terkena sanksi karena melampaui ambang batas belanja pegawai yang diatur dalam ketentuan keuangan daerah.
Baca juga: TPP Dipangkas, ASN Mamberamo Raya Palang Kantor Bupati di Burmeso
Meski demikian, Bupati Roby mengaku memahami keresahan ASN yang terdampak pemotongan TPP. Namun, untuk saat ini pemerintah belum memiliki ruang fiskal untuk mengambil kebijakan berbeda.
“Saya paham keresahan teman-teman ASN. Tapi kondisi keuangan kita belum memungkinkan. Kita tunggu sampai APBD kembali normal dan tidak lagi diefisiensi,” ucapnya.
Ia berharap seluruh pihak dapat memahami situasi tersebut dan tetap menjaga stabilitas pelayanan pemerintahan di tengah keterbatasan anggaran.
Sebelumnya, aksi pemalangan Kantor Bupati dilakukan sebagai bentuk protes ASN terhadap kebijakan pemotongan TPP, sekaligus menyoroti penambahan ratusan ASN baru serta janji-janji saat masa kampanye yang dinilai belum terealisasi.
Laporan: Roy Hamadi
