Jayapura – Bimbingan Teknis (Bimtek) e – planning bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya perlu untuk di laksanakan ,pasalnya selama ini ,ada beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah tidak sinkron dengan RPJMD.
Sehingga untuk mensinkronisasikan kegiatan perencanaan maka kita harus melakukan itu dengan satu aplikasi e – planning yang merupakan kerjasama dengan renaksi KPK tingkat provinsi.
“ Selama ini ada beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Mambermao Raya,tidak sinkron dengan RPJMD” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mamberamo Raya (Mambra) Yosep Watori, SE, MM,Senin (4/11/2019) di Jayapura.
Bimbingan Teknis e – planning bagi seluruh OPD , merupakan salah satu program renaksi KPK,kami dari Pokja perencanaan Kabupaten Mamberamo Raya, dituntut untuk segera melakukan sinkronisasi program-program perencanaan”Ujarnya”.
Sehingga untuk mensinkronisasikan kegiatan perencanaan maka kita harus melakukan itu dengan satu aplikasi e – planning yang merupakan kerjasama dengan renaksi KPK tingkat provinsi.
Dikatakan karena perencanan pembangunan sistim e – planning sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi maka kami mencoba bekerjasama dengan teman-teman dari Bappeda setempat, untuk membangun sistim di Kabupaten Mamberamo Raya.
Untuk itu ke depan semua proses perencanaan mulai dari, Renstra, Renja sampai dengan RKPD dan KUA PPAS ,bahkan dokumen anggaran RKA dan DPA Selaras ,sehingga setiap kegiatan program tidak dianggarkan di luar proses perencanaan”harapnya”.
“Aplikasi yang kita gunakan ini agar betul-betul bisa dipertanggungjawabkan”tegas Yosep”.
Dikatakan juga,untuk proses perencanaan juga kita butuh yang akuntabel ,transparan dan harus bisa dipertanggungjawabkan.
Oleh sebab itu harga harga satuan yang tadinya berbeda antara OPD satu dengan yang lain,maka lewat aplikasi ini ,kita bisa input dalam sistem sehingga tidak ada nilai belanja yang berbeda”tandasnya”.
Seperti hal setiap OPD ,belanjakan komputer dalam merek yang sama harus juga harga yang sama dan tidak boleh berbeda,bahkan harga satuan disetarakan agar tidak ada perbedaan.”ucapnya”.
Menurutnya bagi Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya perencanan sistim e-planning sangat dibutuhkan dan penting karena akan dimasukkan dalam nama aplikasi yaitu Membramo Punya Rencana (MPR).
Mudah-mudahan di tahun 2020 kami sudah bisa melakukan semua proses pencernaan dan terintegrasi dalam e-plening “pungkasnya”.
(kominfo).