Jayapura, Forum Honorer Kabupaten Mamberamo Raya (Mambraya) melakukan pertemuan bersama Anggota Komisi I DPR Papua Yunus Nusi, Sabtu (1/6/2019).
Lokasi pertemuan berlangsung di Sekretariat Forum Honorer Mambraya, kompleks Vuria Kotaraja, Distrik Abepura, Kota Jayapura.
Pertemuan tersebut menindaklanjuti hasil pertemuan antara perwakilan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara – Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Pansus Afirmasi MRP, Staf Khusus Presiden dan sejumlah perwakilan yang berlangsung pada 10 Mei 2019 di Sekretariat Negara, Jakarta.
Nusy dalam pernyataannya menjelaskan, Gubernur Papua Lukas Enembe sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan Presiden hingga berujung disetujuinya penerimaan CPNS di Papua dilakukan secara offline.
Namun kenyataannya Menpan RB tidak menindaklanjuti apa yang disampaikan Presiden dan orang nomor satu di provinsi paling timur Indonesia ini.
Menyikapi itu, Nusi kemudian meminta Pemerintah daerah untuk melihat persoalan ini dan melakukan komunikasi secara baik dengan para honorer di daerah, salah satunya di Kabupaten Mambraya.
“Dengan berbagai upaya, kita datang ke Mahkamah Konstitusi untuk mengupayakan agar Undang-undang Otonomi Khusus bisa dipakai dalam proses penerimaan CPNS di Papua,” urainya.
Ia pun meminta masyarakat khususnya para honorer untuk tidak memarahi Badan Kepegawaian Daerah di setiap wilayah.
“Sebaliknya, kita harus menghormati dan menghargai mereka,” pintanya.
Sementara itu, Ketua Forum Honorer Kabupaten Mambraya, Manuel Mambrasar, SH memberikan apresiasi kepada Anggota Komisi I DPRD Provinsi Papua Yunus Nusi yang telah menunjukkan kebapakan dan perjuangannya bagi kepentingan masyarakat setempat khususnya para honorer yang akan berjuang sebagai CPNS nanti.
“Juga kami sampaikan terima kasih karena jelas-jelas beliau sudah banyak memberikan perhatian serius sebagai Legislator Provinsi Papua,” ucapnya.
Mambrasar juga keminta para tenaga honorer di Kabupaten Mambraya untuk tidak ribet atau menggelar aksi sana-sini.
“Namun yang kita perjuangkan saat ini terkait nasib kita sebagai honorer tentu dengan menyerahkan kepada Pemerintah setempat untuk serius memperhatikan nasib honorer yang bertahun-tahun mengabdi kepada pemerintah dan masyarakat,” imbuhnya.
Mambrasar mengakui, walaupun Kabupaten Mambraya mendapat jatah untuk pengangkatan honorer namun hingga saat belum diketahui pastinya.
“Kami honorer di Kabupaten Mamberamo Raya sebesar 80 persen adalah pelaksana administrasi roda pemerintahan. Meski di bagian ini, Pemerintah daerah menurut kami tidak pernah melihat kami,” nilainya.
Namun baginya, hal tersebut tidak perlu dipersoalkan lagi sembari mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa mengingat penyampaian aspirasi para honorer telah dilakukan Anggota Komisi I DPRD Papua Yunus Nusi hingga ke Presiden maupun MK.
“Sehingga kami sangat meyakini bahwa tenaga honorer di Kabupaten Mamberamo Raya akan menjadi pegawai negeri sipil,” tukasnya.(kominfomambraya)